Twitter

Sponsors

Dibalik Maraknya Isu KDRT

Posted by Hilyat Hasan - -

by Hilyat Hasan


Di tengah maraknya suasana kampanye dan debat capres cawapres menjelang Pilpres 8 Juli mendatang, beberapa media baik tabloid, majalah, koran dan tidak ketinggalan stasiun televisi juga gencar memberitakan berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) sehingga menjadi sorotan publik. Berawal dari pengakuan Manohara, bahwa ia disiksa suaminya yang notabene putra mahkota kerajaan Kelantan, Malaysia. Kemudian menyusul kasus kekerasan yang menimpa Cici Faramida yang dilakukan oleh sang suami termasuk kekerasan yang dilakukan Jaksa Puji terhadap istrinya Hendri sampai beberapa kasus kekerasan yang menimpa para TKW Indonesia dan beberapa kasus lainnya dalam liputan sekilas
Seiring dengan mencuatnya kembali berbagai kasus KDRT, Para aktivis pembela hak-hak perempuan seperti mendapat angin segar untuk menegaskan asumsi mereka, bahwa penyebab terjadinya berbagai kasus KDRT adalah dikarenakan tiadanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mereka menegaskan hal ini sebagai akibat adanya budaya patriarki dan ketidakadilan gender. Para aktivis ini menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan tersebut lahir dari sifat struktural antara laki-laki dan perempuan. Ironisnya, aturan Islam dalam keluarga seperti pola relasi antara suami istri maupun kebolehan suami berpoligami juga mereka tuding sebagai pemicu munculnya KDRT. Bahkan mereka melakukan upaya stigmatisasi hukum-hukum Islam melalui tayangan infotainment dan sinetron ‘islami’ yang menggambarkan ‘keburukan poligami’ dan ‘sifat otoriter’ suami sebagai kepala keluarga yang ‘dilegalisasi’ penafsiran ayat Alqur’an dan hadist yang ‘keliru’. Di samping itu, mereka juga mensosialisasikan ide-ide mereka secara terselubung seperti pengakuan terhadap hak reproduksi melalui penyewaan rahim. Benarkah tiadanya keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan penyebab KDRT? Benarkah Islam memicu terjadinya KDRT? Tentunya hal ini perlu diperjelas agar tidak terjadi kekeliruan dalam memandang suatu persoalan dan mencari solusinya.


Fakta Peningkatan Kasus KDRT

Data Yayasan Mitra (YMP) Perempuan menyebutkan tindak kekerasan terhadap perempuan tahun 2001 terbanyak dilakukan oleh suami (69,26 persen), mantan suami (4,81 persen), kerabat dekat (8,15 persen), dan pasangan atau kekasih (11,11 persen). Kasus kekerasan dan perkosaan juga terkait dengan meningkatnya jumlah remaja putri yang hamil di luar nikah. Dari waktu ke waktu, kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus terbesar yang dialami perempuan dan anak. Menurut YMP, jumlah anak perempuan yang mengalami tindak kekerasan selalu meningkat, yaitu dari 5,4 persen menjadi 6,26 persen. Dari kasus kekerasan terhadap perempuan, 45 persen dialami perempuan yang bekerja di luar rumah, sedangkan 36,29 persen dialami ibu rumah tangga. YMP juga mencatat setiap lima jam sekali terjadi kasus perkosaan di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek). Catatan tahunan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan pada tahun 2006 mengungkapkan dari 22.512 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh 258 lembaga di 32 provinsi, 76 persen atau 16.709 adalah kasus KDRT. Pada kasus KDRT 2006 tersebut, 66 persen adalah kekerasan seksual, terjadi di luar rumah tangga (ranah komunitas), seperti tempat kerja atau permasalahan buruh migran. Berdasarkan wilayah, kasus KDRT paling banyak terjadi di DKI Jakarta, yakni 7.020 kasus dan Jawa Tengah sebanyak 4.878 kasus (Media Indonesia, 8/3/2007). Masalah poligami juga menjadi salah satu persoalan bagi perempuan. Salah satu contohnya bisa kita lihat dalam catatan Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Padang, Sumatera Barat. Sebanyak 650 orang lebih perempuan di Kota Padang menjadi janda pada tahun 2008. Angka ini terekap selama periode 1 Januari - 17 November 2008. Jumlah ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007 yang hanya mencapai 500 perkara.
Meski sudah ada UU Penghapusan KDRT no. 23 tahun 2004, kenyataannya kasus KDRT tidak berkurang. Nyatanya jumlah KDRT di tahun 2007 mencapai 25.222 dan di tahun 2008 meningkat jadi 54.425 (Komnas Perempuan 2008). Padahal keberadaan udang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anggota keluarga dari kekerasan yang mungkin dan akan terjadi di dalam rumah tangga. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dimana hal yang terpenting untuk menjaga kerukunan dan keutuhan dari sebuah keluarga adalah bagaimana orang yang ada dalam keluarga tersebut dapat menjaga kualitas pengendalian dirinya terutama emosi yang dapat memunculkan bibit kekerasan jika terlalu dikeluarkan secara berlebihan. Disamping kasus KDRT yang tidak berkurang, UU PKDRT juga dirasakan tidak mampu mencegah dan menyelesaikan kasus KDRT yang dilaporkan. Tidak jarang korban kekerasan enggan untuk melaporkan mengingat pelaku kekerasan memiliki hubungan dekat dengannya. Selain itu ditengarai bahwa pemerintah telah gagal menerapkan UU no 23/2004 ini karena berbenturan dengan produk kebijakan di tingkat daerah dan nasional yang membatasi ruang gerak, cara berpakaian dan perilaku perempuan sebagaimana yang diungkap dalam situs milik Komnas Perempuan.


Penyebab KDRT Dan Disahkannya UU PKDRT, Mencari Akar Masalah

Aktivis pembela hak-hak perempuan menganggap bahwa terjadinya berbagai macam kekerasan terhadap perempuan dan akar permasalahan yang dihadapi wanita dalam berbagai kasus kekerasan disebabkan oleh adanya dikotomi antara laki-laki dan perempuan. Menurut Eri Seda (dosen FISIP UI), hal ini merupakan pengaruh sistem budaya masyarakat Indonesia yang umumnya patriarkal sehingga melahirkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta ketidakadilan gender. Oleh karena itu mereka menginginkan penghapusan patriarki. Menurut mereka masalah perempuan haruslah diselesaikan oleh perempuan karena merekalah yang merasakannya, bukan laki-laki.
Berbagai upaya dan agenda nasional maupun internasional telah ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut yang dimasukkan ke dalam agenda genderisasi mereka. Pada tahun 1963, Gerakan Global Emansipasi masuk dalam agenda PBB. Tahun 1967, terbentuk Commission on The Status of the Women, yang mulai memperhatikan secara khusus status dan isu-isu perempuan. Selanjutnya PBB menggelar konferensi yang pertama tentang perempuan tahun 1975 yang berlangsung di Mexico City. Tahun ini dicanangkan sebagai Tahun Internasional Perempuan. Isu perempuan pun mulai menapaki panggung perhatian dunia. Pada tahun ini peran perempuan ditekankan pada Women In Development (WID). Titik beratnya adalah bagaimana mengintegrasikan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang berfokus pada produktivitas kerja perempuan. Ketika program WID dipandang gagal memperbaiki perempuan, digulirkanlah Women And Development (WAD) yang dicetuskan oleh kaum feminis-marxis. Pada tahun 1979 dihasilkan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW). Konferensi PBB tentang perempuan ke II 1980 di Kopenhagen menguatkan isi konvensi ini.
Di Indonesia, CEDAW diratifikasi dalam UU No.7/ 1984, maka lahirlah perubahan dan undang-undang baru yang lebih memihak perempuan seperti UU No 23 th 2002 Perlindungan Anak, UU No 12 th 2006 Kewarganegaraan dan UU No 23 th 2004 PKDRT. Sejak diratifikasinya Konvensi CEDAW, sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip persamaan, keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam sistem hukum. Misalnya UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 12/2003 tentang Pemilu, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, sudah dikeluarkan pula Inpres No. 9 tahun 2000 yang menginstruksikan para eksekutif di pusat dan daerah, TNI, dan Kejaksaan Agung untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di masing-masing instansi.
Sebenarnya, jika kita melihat dengan pikiran yang lebih jernih, akar permasalahan perempuan ini bukanlah berasal dari budaya patriarki ataupun masalah ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kesengsaraan yang melanda kaum perempuan, sebenarnya akibat jaring-jaring sistem kapitalis liberalis yang begitu kuat mengikat dan terus mengisap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Mengapa demikian?
Karena dalam tahap perkembangan perekonomian di dunia saat ini, telah dicampuradukkan dalam suatu pasar besar di mana kaum perempuan dunia mau tidak mau terseret ke dalamnya. Persoalan seperti eksploitasi tenaga buruh perempuan dalam konteks pembagian kerja internasional baru, pengiriman pekerja migran perempuan, jaringan perdagangan perempuan, perusakan lingkungan dan berbagai persoalan yang melintas batas-batas suatu negeri menjadi suatu berita biasa.
Kebijakan liberalisasi perdagangan sebagai salah satu hasil perkembangan sistem kapitalis liberalis menyebabkan kondisi perempuan semakin tertekan. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi yang lebih melayani kepentingan modal internasional dibandingkan hak-hak ekonomi rakyat berujung pada ketidakadilan yang menyebabkan kondisi perempuan Indonesia tetap terbelakang dan miskin. Kondisi ini semakin memarginalkan posisi perempuan terutama di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang kurang memihak kepentingan masyarakat ini juga menyebabkan lahirnya praktik ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat.
Secara moral, sistem kapitalis liberalis ini juga merongrong kejiwaan masyarakat kita yang identik dengan budaya timur. Sistem ini menafikan nilai-nilai agama dan budaya yang dulu tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga yang terjadi akhirnya, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, bapak-ibu, maupun pemerintah tak memahami peran dan kewajibannya masing-masing. Suami yang kurang memahami agama dan tanggung jawab cenderung menzalimi istri dan keluarganya. Begitu pula istri yang kurang memahami hak dan kewajibannya menyebabkan kehidupan rumah tangga retak. Kasus kekerasan dalam rumah tangga dan poligami pun merebak. Soal krisis akhlak, yang kemudian memunculkan perilaku menyimpang seperti judi, miras, dan selingkuh.
Pada akhirnya, semua ini bukanlah bicara soal kesetaraan gender antara perempuan dengan lelaki. Tidak ada persoalan antara posisi laki-laki dan posisi perempuan, dalam bidang apapun itu. Karena masing-masing sudah punya hak dan tanggung jawab, serta fungsi dan peranan yang harus dijalankan. Kekerasan tidak ada kaitannya dengan masalah jender (perbedaan jenis kelamin), karena pada faktanya kekerasan tidak hanya menimpa kaum perempuan, tetapi juga dapat menimpa kaum laki-laki, baik di dalam ataupun di luar rumah tangga. Pandangan bahwa kekerasan terkait dengan jender adalah pandangan yang sangat keliru karena kekerasan acapkali terjadi akibat ketidak pahaman masyarakat terhadap pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, ketiadaan komunikasi yang terjalin baik dan lancar serta ketidakharmonisan di antara pasangan suami istri maupun anggota keluarga, alasan ekonomi, ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun maupun hal lain di luar kelaziman seperti kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba maupun perilaku suka bertindak kekerasan. Intinya kekerasan dalam rumah tangga yang kian hari kian meningkat bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Kekerasan adalah bagian yang tak terpisahkan dengan sistem kapitalis yang saat ini mendominasi dunia. Fakta membuktikan bahwa ideologi kapitalis—yang notabene adalah produk manusia—telah gagal memberikan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera bagi kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena mereka telah memisahkan kehidupan dari agama.
Isu KDRT yang kini tengah menjadi highlight media ini memang patut dipertanyakan. Ada apa sebenarnya dibalik merebaknya isu tersebut? Sementara isu ini sendiri tidak terpisah dari acuan program-program gender yang tertuang dalam BPFA, CEDAW. MDGs, dan ICPD yang telah menghasilkan berbagai UU yang berpotensi besar menghancurkan nilai-nilai Islam di dalam keluarga, seperti UU PKDRT dimana terdapat pasal-pasal yang langsung menyerang pola tatanan kehidupan keluarga diantaranya ketaatan istri terhadap suami dan kebolehan memukul (ta’dib), penghancuran tatanan masyarakat dengan legalisasi aborsi melalui rancangan Amandemen UU Kesehatan No.23 tahun 1992, legalisasi seks bebas dengan program kondomisasi dengan dalih mencegah HIV AIDS, program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), kuota 30% perempuan dalam partai politik, parlemen, birokrasi, dsb. Faktor agama yang dianggap menghambat tercapainya KKG karena mendukung stereotip gender diserang untuk dihancurkan. Di antaranya melalui CLD-KHI (Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam) yang digagas oleh Siti Musdah Mulia. Sangat jelas adanya konspirasi penghancuran hukum-hukum Islam di balik CLD-KHI ini hingga Menteri Agama Maftuh Basyuni membatalkan langsung dan melarang penyebarannya. Majelis Ulama Indonesia menyebut CLD-KHI sebagai upaya memanipulasi nash-nash Qur’an. Hal ini dikarenakan di dalam CLD-KHI disebutkan bahwa pernikahan bukan ibadah, perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri, poligami haram, boleh nikah beda agama, boleh kawin kontrak, ijab kabul bukan rukun nikah, anak kecil bebas memilih agamanya sendiri, dll.
Senada dengan CLD-KHI, UU PKDRT, UU PA dan UU Kespro, pada tanggal 12-17 februari lalu, Zainah Anwar salah seorang penggagas Sisters in Islam Malaysia bersama aktivis dari 11 negara lainnya menggelar Musawah Framework (MF) di Modern Prince Hotel, Kuala Lumpur-Malaysia, untuk mensosialisasikan ide-ide liberal mereka. Acara ini dihadiri oleh 250 orang dari 47 negara yang terdiri dari ulama dan pemikir muslim, akademisi, aktivis, pembuat kebijakan dan praktisi. Fokus yang dituntut adalah pembaruan hukum Islam dalam keluarga muslim terkait dengan usia menikah, izin perkawinan, wali perkawinan, saksi untuk perkawinan, poligami, nusyuz, perceraian dan kawin mut’ah. MF juga menggagas 3 prinsip tentang kesetaraan dan keadilan dalam keluarga, yaitu:
1. Nilai-nilai Islam yang universal tentang kesetaraan, keadilan, kemuliaan dan tanpa diskriminasi adalah asas hubungan manusia. Dari prinsip ini kemudian mereka menolak perlakuan Islam atas orang yang dipimpin dalam keluarga, hak yang di nomorduakan dalam perkawinan, juga bagian waris perempuan yang lebih sedikit.
2. Kewarganegaraan yang setara dan penuh, termasuk penglibatan sepenuhnya dalam semua aspek kemasyarakatan adalah hak setiap individu.
3. Kesetaraan diantara lelaki dan wanita dalam keluarga harus terwujud.
Dari prinsip-prinsip tersebut kentara bahwa mereka berusaha meminimalisasi peran seorang perempuan sebagai ummun wa robbatul bait, yang merupakan fungsi utama seorang wanita dalam islam, dan mendorong kaum muslimah untuk mengoptimalisasikan perannya di sektor publik sampai mencapai derajat adil 50:50.
Untuk pencapaian 3 prinsip ini MF memobilisasi ulama, cendikiawan dan tokoh masyarakat untuk melancarkan undang-undang dan tindakan yang mengharuskan terwujudnya (1) keluarga sebagai tempat yang aman dan harmoni yang mendukung perkembangan diri semua anggotanya, (2) perkawinan sebagai suatu kesepakatan antara individu yang dianggap setara, berlandaskan perasaan hormat-menghormati, kasih sayang, berkomunikasi dan mempunyai wewenang yang sama dalam membuat keputusan, (3) hak yang sama dalam memilih pasangan hidup atau memilih untuk tidak menikah/kawin, dan memasuki lembaga perkawinan dengan bebas dan penuh rela serta hak yang sama untuk melakukan perceraian dan setelah perceraian tersebut. 4. hak dan tanggungjawab yang rata berkaitan dengan harta, termasuk perolehan, pemilikan penggunaan, pengurusan dan pewarisan, serta perlunya memastikan jaminan keuangan untuk semua ahli keluarga, (5) hak dan tanggungjawab suami istri sama berkaitan dengan anak-anak mereka.
Entah kebetulan atau tidak, kasus Manohara yang kemudian ramai diperbincangkan antara dua negara, Indonesia dan Malaysia bisa jadi akan membuat langkah Musawah semakin terbuka lebar untuk menyusun dan mengesahkan UU PKDRT dan UU Anti Poligami di Malaysia.
Untuk Indonesia, maka kita pun akan melihat benang merahnya, bahwa ada kegelisahan di kalangan aktivis perempuan penganut ide keadilan dan kesetaraan gender, dimana meski Indonesia telah meratifikasi konvensi CEDAW melalui UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, namun ada resistensi dari sebagian kalangan terutama kelompok-kelompok Islam yang masih teguh memegang syari’at Islam terkait hukum-hukum keluarga Islam. Betapa tidak, ratifikasi ini menimbulkan konsekuensi bagi negara, yakni negara wajib menerapkan prinsip-prinsip konvensi tersebut ke dalam hukum nasional dan mencabut peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang sifatnya (menurut versi feminis ) mendiskriminasi wanita, baik secara de facto maupun de jure. Negara juga wajib menciptakan suatu kondisi atau keadaan sementara untuk mengakomodir penghormatan terhadap hak-hak asasi wanita di bidang politik, ekonomi, social, budaya dan pendidikan, agar wanita dapat berkembang sama seperti pria di bidang-bidang tersebut. Setelah itu, negara yang meratifikasi konvensi ini juga wajib melaporkan tindakan-tindakan yang bersifat preventif dan proaktif yang telah dilakukan dalam bidang legislatif, yudikatif, dan administratif dalam tingkatan lokal maupun nasional, kepada sekretaris jenderal PBB (komite CEDAW) setiap 4 tahun atau sewaktu-waktu tertentu sesuai permintaan komite CEDAW. Dalam hal ini, kalangan aktivis perempuan memandang penjaminan yang diberikan pemerintah Indonesia belum bisa efektif, sekalipun prinsip-prinsip non-diskriminasi telah diterapkan melalui peraturan-peraturan/legislasi DPR, kebijakan-kebijakan pemerintah, putusan-putusan yudikatif, dan lain-lain karena pada saat yang sama pemerintah dinilai telah gagal dengan membiarkan dan bahkan melanggengkan (melalui kebijakan-kebijakan) pelanggaran HAM perempuan terus terjadi dengan maraknya kemunculan perda-perda tentang keharusan berbusana islami, kesusilaan, pornografi/ pornoaksi, anti maksiat, anti pelacuran dan lain-lain termasuk belum direvisinya UU No 1 th 1974 tentang perkawinan, KUHP dan RUU KUHP, UU Pornografi dan Pornoaksi disamping kegerahan mereka akan meningkatnya ‘gerakan fundamentalis’ di pusat dan daerah serta hambatan dari perempuan sendiri. Sehingga mereka menginginkan (dibaca : ditekan) agar implementasi CEDAW tidak boleh ditunda.
Kedatangan Amina Wadud secara diam-diam ke Indonesia pada 4 Juni 2009 lalu, juga patut dicermati. Kenapa kedatangannya nyaris tanpa publikasi dan sangat kontras dengan gembar-gembor kasus KDRT. Wadud adalah tokoh feminis liberal radikal dan paling kontroversial sepanjang 14 abad menyusul ulahnya mengimami shalat Jumat di sebuah Gereja Katedral di Sundram Tagore Gallery 137 Greene Street, New York pada tahun 2005 lalu. Selanjutnya pada 17/10/08, Wadud kembali menjadi imam dan khatib Jumat di Oxford Centre, Oxford dengan makmum laki-laki dan perempuan bercampur-baur. Shalat Jumat ini adalah aksi pembukaan sebelum memulai Konferensi Islam dan Feminisme yang digelar di Wolfson College, Oxford. Kedatangannya dalam rangka memenuhi undangan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Jakarta untuk memberi kuliah umum bertema "Reading for Gender: Al-Ghazali and the Nature of the Person in Islamic Ethic". Ini bukanlah kedatangannya yang pertama kali, karena beberapa bulan sebelumnya Wadud juga berkunjung ke Jogja. Bisa jadi kunjungan tanpa publikasi ini adalah untuk menghindari penolakan dari sejumlah kalangan seperti yang terjadi pada Nasr Hamid Abu Zaid yang rencana kedatangannya dipublikasikan media massa jauh-jauh hari. Nasr Hamid adalah ilmuwan Mesir yang divonis murtad oleh mahkamah Mesir karena dinilai melecehkan Alquran. Kedatangan Wadud tentunya bukan tanpa alasan, selain menyebarkan ide-ide liberal radikalnya di Indonesia. (Salah satu idenya adalah wanita boleh menjadi imam shalat jum’at campuran pria dan wanita). Tak mengherankan jika aktivitas Wadud ini sangat didukung Amerika dengan cara menyiarkannya ke seluruh dunia. Sudah tentu untuk merusak Islam.
Dapat dikatakan bahwa ‘diblow up-nya’ isu KDRT ini tidak lain adalah upaya kelompok pengusung ide KKG untuk menyerang (kembali) dan melakukan stigmatisasi terhadap hukum-hukum Islam sekaligus meliberalisasi pemahaman masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim mengenai hukum-hukum Islam yang menyangkut keluarga. . Inilah pengakuan dari dari hasil wawancara yang dilakukan pewarta situs Komnas HAM, Diah Irawaty kepada Estoe Rakhmi Fanani (Direktur LBH Apik) tentang Penanganan KDRT “Penting Membangun Perspektif Gender di Kalangan Penegak Hukum” (1 juli 2009). Ternyata mereka melakukan tekanan kepada media untuk gencar mensosialisasikan masalah KDRT ini ke tengah-tengah masyarakat dengan tujuan agar terkuaknya beberapa kasus KDRT di publik menjadi (1) indikasi bahwa KDRT telah menjadi perhatian publik serta meluasnya berita seputar kasus-kasus KDRT bisa berkorelasi terhadap tingkat kesadaran masyarakat untuk turut terlibat dalam upaya penghapusan KDRT. (2) indikasi kalau banyak perempuan yang telah sadar akan hak-haknya dan memahami persoalan KDRT sebagai persoalan perempuan dan bagaimana memutus lingkaran setan KDRT tersebut. Kesediaan dan kemampuan untuk melaporkan kasus adalah kata kunci dari salah satu bentuk kesadaran tersebut. Keengganan dan ketidakmampuan perempuan selama ini untuk melaporkan kasus KDRT yang menimpa dirinya atau keluarganya atas dasar berbagai pandangan stereotipikal menjadi salah satu faktor kuat KDRT menjadi persoalan super serius bagi perempuan. Saat satu, dua, tiga perempuan korban mampu melaporkan kasus KDRT yang dialaminya, perempuan-perempuan lain akan menanggapinya sebagai pelajaran dan pengetahuan baru sehingga mereka bisa melakukan hal serupa. Ini merupakan alat kampanye untuk mendorong publik berani bersuara keras dalam menolak KDRT. (3) indikasi perempuan sudah mulai mempunyai keberanian untuk keluar dari lingkaran KDRT dengan menggugat cerai suami pelaku KDRT sebagai perkembangan yang menggembirakan bagi gerakan perempuan di Indonesia. Meskipun banyak warga Indonesia yang tidak mengetahui UU PKDRT No. 23/2004 sebagai dasar hukum penghapusan KDRT, mereka sedikit banyak mulai tahu tentang isu-isu KDRT dan beberapa di antaranya sudah berani melaporkannya, baik ke ketua RT atau RW, kepala desa/lurah, tokoh masyarakat, tetangga, keluarga dan bahkan melaporkannya ke polisi. Pemberitaan yang cukup ramai di media massa mengenai kasus KDRT akhir-akhir ini akan menjadi momentum bagi elemen gerakan perempuan untuk semakin menguatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai KDRT. (4) media sosialisasi lebih lanjut mengenai keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) hingga ke kelompok masyarakat tingkat bawah karena meski sudah sekitar 5 tahun UU ini disahkan, masih banyak penegak hukum yang belum mengetahui keberadaan dan fungsi UU ini atau minimal UU ini belum maksimal menginsipirasikan upaya lebih komprehensif penanganan KDRT di antara aparat hukum dan pemerintahan.
Ini merupakan langkah-langkah konspirasi sistematis dibalik isu KDRT untuk mencanangkan agenda liberalisasi keluarga-keluarga muslim di Indonesia. Upaya sistematis ini dilakukan melalui jalur struktural dan juga kultural. Secara struktural mereka menggunakan lembaga-lembaga yang bernaung di departemen-departemen pemerintahan sementara jalur kultural mereka tempuh melalui mediasi ormas-ormas dan tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini tentunya harus diwaspadai dengan melakukan counter attack ide-ide mereka secara gamblang dan meruntuhkan teori-teori mereka yang menuduh hukum-hukum Islam memicu KDRT. Karena Islam sangat jauh dari yang mereka tuduhkan tersebut.


KDRT DALAM PANDANGAN ISLAM

KDRT dalam pandangan Islam, bisa disebut kejahatan atau bukan ketika bersesuaian dengan konsep Islam dalam memandang kekerasan sebagai kejahatan. Kejahatan atau jarimah adalah perbuatan-perbuatan tercela (qabih) yang ditetapkan oleh hukum syara. Inilah standar penting untuk menilai apakah perbuatan tersebut termasuk kriminalitas atau bukan. Kejahatan bukanlah suatu yang fithri pada diri manusia. Kejahatan bukan pula "profesi" yang diusahakan oleh manusia. Juga bukan penyakit yang menimpa manusia. Kejahatan adalah tindakan melanggar aturan, baik aturan dengan Rabbnya, dirinya, dan dengan manusia lainnya. Dalam Islam Homoseksual atau masokhisme adalah kejahatan, bukan penyakit mental apalagi pembawaan manusia. Oleh karenanya Islam tidak membedakan kekerasan dari sisi obyek atau tempat bila mengacu pada definisi di atas. Berdasarkan Syariat Islam ada beberapa bentuk kekerasan yang bisa menimpa wanita:
1. Qadzaf yakni menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumnya adalah 80 kali cambukan.
"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi maka deralah 80 kali"(Q.S An-Nuur: 4-5)
2. Membunuh. Hal ini bisa menimpa wanita atau laki-laki. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah qishas.
Diwajibkan atas kamu qishos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh"
(QS Al baqarah: 179)
3. Mendatangi wanita pada duburnya hukumnya adalah haram. Sanksi hukum adalah Ta'zir dengan bentuk hukuman yang diserahkan pada pengadilan.
Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw bersabda: "Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki dan mendatangi istrinya pada duburnya"
4. Bentuk kekerasan lain yang menimpa wanita (termasuk juga laki-laki) adalah penyerangan terhadap anggota tubuh. Siapapun yang melakukannya walaupun oleh suaminya sendiri adalah kewajiban membayar 1diyat/tebusan (100 ekor unta) jika terbunuh. Dan jika organ tubuh yang disakiti maka diyatnya adalah: untuk 1 biji mata ½ diyat (50 ekor unta), setiap jari kaki dan tangan, 10 ekor unta; luka sampai selaput batok kepala, 1/3 diyat; luka dalam, 1/3 diyat; luka sampai ke tulang dan mematahkannya, diyat 15 ekor unta; setiap gigi, 5 ekor unta; luka sampai ke tulang hingga kelihatan, diyat 5 ekor unta.
5. Perbuatan Cabul seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran.


Adapun ‘kebolehan’ melakukan tindakan ‘kekerasan’ oleh suami kepada istri yang selama ini seringkali dituduhkan oleh kaum feminis terhadap Islam bukanlah tindakan kekerasan yang berkesesuaian maknanya dengan ‘jarimah’ atau kejahatan. Akan tetapi itu merupakan bentuk ta’dib (upaya memberi pendidikan atau pelajaran oleh suami terhadap istri yang melakukan nusyuz’). Karena Islam membolehkan melakukan tindakan kekerasan sebagai ta'dib (mendidik) dalam rumahtangga. Kekerasan yang dimaksud disini bukanlah kekerasan yang dilakukan dengan landasan amarah atau kekerasan yang sampai melukai atau (bahkan) membunuh. Tapi, bentuk kekerasan yang dimaksud adalah bentuk-bentuk tindakan fisik yang dibolehkan oleh syara. Ketika syara tidak membolehkan bahkan mengharamkannya maka itu adalah kejahatan.

“...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal,” (TQS. An Nisa : 34)
Allah SWT telah menjelaskan keadaan kaum perempuan adakalanya mereka taat dan adakalanya membangkang (nusyuz). Termasuk nusyuz adalah mereka yang menyombongkan diri dan tidak melakukan ketaatan kepada suami. Maka ketika tanda-tanda nusyuz tampak, suami wajib melakukan beberapa langkah dalam upaya meyadarkan dan mengembalikan keadaan istri ke jalan yang benar. Dimulai dengan menasihati, kemudian memisahkan diri dan berpaling dari istri dan langkah ketiga memberikan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak membekas, dengan tujuan kebaikan. Ibn Abbas memperjelasnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tidak mematahkan tulang dan tidak menimbulkan luka. Jika Istri mentaati perintah suami, maka suami dilarang untuk mencari-cari kesalahan istri dan mendzaliminya. Rasulullah adalah teladan kepala rumah tangga dengan para ummahatul mukminin sebagai contoh figure istri, ibu dan pengatur rumahtangga yang baik. Rasulullah hidup di tengah keluarga yang mayoritasnya adalah perempuan. Rasululah tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya.
"Sebaik-baik kamu sekalian adalah sebaik-baik perlakuan kamu terhadap istri-istrimu dan saya adalah orang yang terbaik di antara kamu terhadap istri-istriku".
Walhasil, KDRT sebagai kejahatan akan tetap terjadi di bawah payung sistem kapitalis-sekuler. Dan Apapun UU yang dihasilkan selama masih merujuk pada dasar pemikiran berbasis gender, liberal dan sekuler maka persoalan tersebut tidak akan dapat menyentuh akar persoalan, karena sistem kapitalis sekuler tersebutlah akar persoalannya. Dan di bawah payung sistem Islamlah, perempuan dan juga pria terlindungi oleh keluarga, masyarakat dan negara karena sistem ini akan menjaga dan memelihara ketakwaan individu-individu didalamnya disamping adanya langkah preventif ancaman sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak kejahatan seperti yang diuraikan di atas.